PNS Terancam Kehilangan Tunjangan TPP


PNS Terancam Kehilangan Tunjangan TPP

BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur, mengancam memotong tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang malas.

Pemkot Bontang berkaca pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung, Jawa Barat.

Kabid Pembinaan, Dokumentasi, dan Informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bontang Sigit Alfian mengatakan, pihaknya ingin mewujudkan PNS yang profesional.

Oleh karena itu, BKPP selaku pengelola kepegawaian pun berkunjung ke BKD Kota Bandung untuk mendalami sistem penilaian kinerja pegawai, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

“Kami ke BKD Kota Bandung itu sebagai rujukan secara nasional. Sebab, dari beberapa kementerian juga merujuknya ke BKD Bandung,” jelas Sigit, Selasa (27/2).

Dia menambahkan, kunjungan ke Bandung juga berdasar instruksi Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang ingin menghilangkan citra buruk tentang PNS.

Rata-rata, para PNS berkantor pada pagi hari dan pulang sore hari dengan menggunakan absen sidik jari.

Mereka datang tepat waktu untuk absen. Namun, terkadang masih ada PNS yang membolos pada pertengahan jam kerja.

“Nah, untuk menghilangkan image buruk tersebut, Ibu Wali Kota ingin mengimplementasikan penilaian by system yang dipadukan dengan tambahan penghasilan seperti TPP dan e-performance dengan target kerja masing-masing pegawai,” beber Sigit.

Dia menambahkan, PNS yang tidak memiliki target kerja atau yang memiliki target kerja tetapi capaian kinerjanya rendah akan menerima tunjangan minimalis.

“Bahkan, jika tidak ada target yang dicapai setiap bulan, PNS tersebut bisa kehilangan tambahan penghasilan sama sekali alias nol,” ujar Sigit. (mga)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Senin, 18/06/2018 21:37 WIB
JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
Senin, 18/06/2018 21:19 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, terpidana kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto belum melunasi
Arus Mudik 2018 Alami Penurunan Kemacetan 60 Persen
Arus Mudik 2018 Alami Penurunan Kemacetan 60 Persen
Senin, 18/06/2018 21:16 WIB
JAKARTA -Puncak arus mudik 2018 telah berlalu. Bahkan sejumlah masyarakat saat ini satu persatu mulai kembali ke perantauan. Kendati demikian
Tim SAR Hentikan Total Pencarian, Semua Korban Hilang Sudah Ditemukan
Tim SAR Hentikan Total Pencarian, Semua Korban Hilang Sudah Ditemukan
Rabu, 13/06/2018 21:21 WIB
KAYUAGUNG - Pencarian korban tenggelamnya speed boot Albert yang mengalami kecelakaan Rabu (13/6) pukul 09.00 WIB akhirnya ditemukan.