Silvi Divonis 7 Tahun Penjara


Silvi Divonis 7 Tahun Penjara

PANGKALPINANG - Sungguh miris apa yang menimpa Silviana Prihartini alias Silvi, PNS di instansi DPPKAD Kabupaten Bangka. Akibat perbuatan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) kematian tahun anggaran 2015, gadis cantik ini dijatuhi vonis hukuman kurungan penjara selama 7 tahun, Kamis (11/1).

Tak cuma itu, Silvi juga dikenakan denda sebesar Rp 400 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sangsi hukuman pidana kurungan penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa Silvi.

"Menghukum terdakwa Silvi pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.151.500.000 dengan masa waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut maka akan diganti hukuman kurungan penjara selama tiga tahun," kata Surono SH MH selaku ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan perkara tipikor tersebut di sela-sela sidang berlangsung di ruang sidang utama gedung Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.

Putusan majelis hakim PN Pangkalpinang tersebut lebih ringan dibanding tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum (JPU) asal Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka sebelumnya yakni ancaman hukuman pidana kurungan penjara selama 10 tahun terhadap Silvi.

Saat majelis hakim usai membacakan amar putusan perkara tipikor dan mengetuk palu, Silvi terlihat hanya menundukan kepala di hadapan majelis hakim meski saat sidang putusan itu terdakwa terlihat didampingi penasihat hukumnya, Jailani SH.
Sekedar diketahui, dalam perkara tipikor bansos kematian tahun anggaran 2015 tersebut pihak Kejari Bangka hanya menetapkan satu orang tersangka yakni Silviana Prihatini alias Silvi meski sebelumnya pula sejumlah saksi lainnya sempat diperiksa oleh Pidsus Kejari Bangka dan dihadirkan dalam persidangan.

Silvi diketahui pula tak lain merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka awalnya diduga telah melakukan tindakan penyelewengan uang negara mencapai angka sekitar Rp.1,9 M setelah batas waktu yang ditentukan oleh Perwakilan BPK Bangka Belitung selama 60 hari. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Aktivitas TI Air Mawar Marak, Polres Pangkalpinang Bergegas Razia
Aktivitas TI Air Mawar Marak, Polres Pangkalpinang Bergegas Razia
Selasa, 23/01/2018 16:21 WIB
PANGKALPINANG- Pasca ditutupnya tambang ilegal di belakang pusat perbelanjaan Giant yang bikin masyarakat resah. Kini para penambang sudah beralih lokasi
DPRD Babel Juga Sepakat Menolak HTI PT BRS
DPRD Babel Juga Sepakat Menolak HTI PT BRS
Selasa, 23/01/2018 11:46 WIB
PANGKALPINANG - Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan bahwa DPRD Babel sepakat untuk menolak HTI PT BRS. DPRD Babel juga
PT BRS Ambil Hak Rakyat, Ribuan Massa Minta Izin HTI Dicabut
PT BRS Ambil Hak Rakyat, Ribuan Massa Minta Izin HTI Dicabut
Selasa, 23/01/2018 11:44 WIB
PANGKALPINANG - Desakan pencabutan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bangka Barat (Babar) oleh PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) terus dilakukan.
Gubernur Erzaldi Minta Dukungan Menteri Pariwisata.
Gubernur Erzaldi Minta Dukungan Menteri Pariwisata.
Senin, 22/01/2018 20:22 WIB
JAKARTA - “Timah turun, wisata naik”. Demikian sekelumit ucapan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman yang disampaikan dalam