Mahar Politik Makin Menggila, Pangi: Tak Ada yang Gratis di Pilkada


Mahar Politik Makin Menggila, Pangi: Tak Ada yang Gratis di Pilkada

JAKARTA- Polemik mahar politik yang marak di pilkada serentak, kini lebih terbuka dibanding pilkada sebelumnya. Bahkan, Partai politik (Parpol) mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daearah. 

Alasanya uang itu diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu.

“Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1). Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

"Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi,“ katanya.

Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot diurusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi.

“Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salahsatu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik,” papar Pangi pada JawaPos.com.

Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belu lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos loby-loby. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal.  

"Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politik di pilkada," paparnya. Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.

“Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada,” paparnya. Lebih lanjut, pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak. Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.

“Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih,” pungkasnya. (dms/JPC)





Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Soal Radar Bogor, Megawati Keluarkan Tiga Maklumat
Soal Radar Bogor, Megawati Keluarkan Tiga Maklumat
Senin, 04/06/2018 08:15 WIB
JAKARTA - Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggeruduk kantor Radar Bogor beberapa waktu lalu. ‎Mereka tidak segan-segan
Duet Jokowi-Prabowo Tidak Cocok
Duet Jokowi-Prabowo Tidak Cocok
Kamis, 26/04/2018 14:54 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan wacana duet Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra
Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar
Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar
Kamis, 26/04/2018 14:52 WIB
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada dua persoalan besar bila Pilpres 2019 berlangsung dua putaran. Pertama, bakal
Anies Diramal jadi Juru Selamat Negeri
Anies Diramal jadi Juru Selamat Negeri
Kamis, 26/04/2018 14:51 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak tersanjung atas pernyataan politikus senior PAN Amien Rais, yang menyebut dia