Didi Iskandar, Ojek Online Penggugat Pergub Larangan Motor di Thamrin, Ide Menggugat Muncul di Warung Kopi


Didi Iskandar, Ojek Online Penggugat Pergub Larangan Motor di Thamrin, Ide Menggugat Muncul di Warung Kopi
Didi Iskandar, driver Ojek Online yang menggugat larangan motor melintas di jalan Thamrin, Jakarta Pusat, saat ditemui Senin (16/1). Foto : Salman Toyibi/Jawa Pos

Sepeda motor sudah hampir tiga minggu diperbolehkan kembali melintas di Jalan M.H. Thamrin dan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Di balik penghapusan larangan tersebut, ada nama pengemudi ojek online Didi Iskandar yang memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA).

DINDA JUWITA

PRIIITTT!!! Suara peluit yang nyaring dari seorang polisi lalu lintas (polantas) siang itu membuyarkan konsentrasi Didi saat mengendarai motor bebek. Sambil memelankan laju motor, dia akhirnya melipir untuk meladeni teguran polisi tersebut.

Alangkah kagetnya Didi saat aktivitasnya sebagai tukang ojek siang itu justru berbuah tilang. Begitu diberi penjelasan oleh polisi tersebut, Didi baru sadar bahwa dirinya telah melanggar rambu lalu lintas yang melarangnya melewati sepanjang Jalan M.H. Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.

"Mau nggak mau ya sidang. Soalnya, waktu itu, saya narik ke arah Medan Merdeka Barat dan belum tahu bahwa ada larangan ke arah situ," tuturnya saat ditemui Jawa Pos di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Awalnya, Didi masih cuek ketika mendapatkan pengalaman tilang seperti itu. Dia pun datang langsung ketika dijadwalkan melalui prosedur sidang yang tentu menyita waktu kerjanya sebagai pengemudi ojek.

Sejak terbitnya peraturan pembatasan motor, hari demi hari dilaluinya dengan berusaha menaati peraturan untuk tidak melewati jalan protokol itu. Dia menuturkan, berhenti melewati dua jalan tersebut sering membuatnya harus bekerja ekstrakeras. Sebab, dia harus berputar lebih jauh jika ingin menjemput penumpang ojek yang telah memesan jasanya.

Bahkan, pada awal ditetapkannya peraturan itu, dia sempat lupa dan harus kembali mendapatkan teguran dari pihak berwajib. Ayah dua anak tersebut pun tetap berusaha mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H. Thamrin yang dibuat pada era kepemimpinan mantan Gubernur Basuki T. Purnama atau Ahok. Namun, tidak bisa dimungkiri, banyak rekan seprofesinya yang juga mengeluhkan adanya pergub itu.

Berbagai alasan pun mengiringi keluhan tersebut. Ada yang merasa harus memutar rute lebih jauh ketika akan pick up penumpang hingga berkali-kali terpaksa mendapat cancel jika si penumpang merasa telah menunggu terlalu lama. Hingga pada suatu kesempatan ngopi santai di sebuah warung kopi, tanpa sengaja, Didi bertemu dengan seorang advokat yang mendengar keluhan terkait pergub pembatasan lalu lintas sepeda motor itu.

Mengetahui bahwa larangan pembatasan motor tersebut membuat berbagai dampak pada kalangan pengemudi ojek, advokat itu memberikan nasihat kepada Didi untuk menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Awalnya, Didi masih ragu apakah langkah tersebut akan efektif dalam mengubah kebijakan yang telah ada. Terlebih, lawannya secara hukum pun tidak main-main, gubernur DKI.

Namun, dia pun tidak ambil pusing dengan hal itu. Bagi dia, asas keadilan bagi seluruh masyarakat pun harus dijunjung tinggi. Dukungan dari rekan-rekan maupun keluarga pun menyertainya ketika akan mendaftarkan gugatan. Tanpa pikir panjang, dia resmi menggugat pergub tersebut. Tujuannya hanya satu, sepeda motor bisa diberi keadilan untuk kembali melewati dua kawasan itu.

"Akhirnya, saya berinisiatif mewakili unek-unek teman-teman (pengemudi ojek) saja. September 2017 akhirnya resmi daftarkan gugatan," jelasnya. Pria berusia 36 tahun tersebut menuturkan, pendaftaran gugatan ke MA tidak terlalu susah seperti yang dipikirkan.

Dia hanya perlu mengumpulkan surat-surat dan identitas penting seperti SIM, STNK, dan KTP-nya serta rekan-rekan sesama pengemudi ojek. Yang juga membuatnya bersemangat adalah banyak rekannya yang kooperatif dengan ikut mengumpulkan secara kolektif persyaratan-persyaratan pendaftaran gugatan itu. 

Tidak main-main, lebih dari 50 pengemudi ojek ikut dalam pendaftaran gugatan tersebut. Dalam pendaftaran gugatan itu, Didi dibantu kuasa hukumnya. Sebab, dia tidak terlalu tahu tentang birokrasi dan tetek bengek sistem hukum tata negara. Didi pun merasa terbantu oleh tim advokat yang jika dilihat dari salinan putusan surat MA berjumlah 17 orang. Dia patuh pada seluruh prosedur dalam proses gugatan tersebut. Bagi dia, tetap berpegang teguh pada tujuan awal adalah komitmen yang harus pegang teguh.

Menurut Didi, asas keadilan dengan tidak pandang bulu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pengguna jalan pun harus ditegakkan. ’’Ye kan demi keadilan juga. Banyak warga yang ngeluh juga kan. Ye kalau kami (pengendara motor) kagak boleh masuk (ke Jalan M.H. Thamrin dan Medan Merdeka Barat), (kendaraan) yang lain juga mestinya nggak boleh juga kan,’’ ujarnya dengan logat khas Betawi.

Sejak awal mengajukan gugatan, duda itu pun yakin akan menang. Sebab, dia beberapa kali membaca berita di berbagai media bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan pun memiliki pandangan dan gagasan serupa untuk membatalkan pergub yang berlaku sejak akhir 2014 tersebut. ’’Saya sih banyak berdoa saja. Yah, alhamdulillah putusannya menang,’’ tambahnya.

Didi menjelaskan, selama pengajuan gugatan itu, dirinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan, untuk membayar jasa advokat saja, dia tidak mengeluarkan dana. Berdasar pengetahuan Didi, para advokat tersebut tidak mengajukan sejumlah dana atau tarif tertentu dalam menjembatani keinginan pengemudi ojek untuk menggugat pergub itu. Didi dan rekan-rekannya hanya mengeluarkan dana untuk berangkat ke MA yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sisanya, mereka tidak merogoh kocek untuk mendapatkan kemenangan tersebut.

Ayah Lutfiah Azahra dan Muhammad Lutfi Ar Rasyid itu bercerita, berbagai kisah tidak mengenakkan pun sempat dialami selama pergub pembatasan motor tersebut berlaku. Menurut dia, sebagai pengemudi ojek online, kecepatan dalam pick up penumpang menjadi poin utama yang harus diperhatikan.

Sebab, dari pengalamannya, para penumpang yang telah melakukan booking kerap mendadak membatalkan pesanan jasa ojek. Alasannya, penumpang enggan terlalu lama menunggu driver. "Nah, yang sering bikin lama itu ya jika saya harus muter kalau misal penumpang saya di sekitar jalan-jalan yang sebelumnya dilarang itu. Apalagi, kalau jam-jam sibuk, yang pesan di jalur itu banyak banget," tuturnya.

Didi menjelaskan, pada jam-jam tersebut, pesanan tidak hanya berupa angkutan orang. Banyak juga pesanan jasa pengiriman makanan maupun barang yang harus diladeni. Selain itu, suatu ketika, dia pernah mendapati korban kecelakaan di sekitar kawasan M.H. Thamrin.

Sejurus kemudian, dia pun langsung berinisiatif menolong korban tabrak lari tersebut untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, niat baiknya justru terhambat karena harus berputar jika ingin menuju RS Budi Kemuliaan yang tidak jauh dari jalan M.H Thamrin.

Meski dapat membawa korban tersebut ke rumah sakit, perjalanannya memakan waktu lama karena tidak bisa langsung melintasi Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka Barat. Dengan adanya pembatasan tersebut, ruang geraknya pun dibatasi. Didi merasa mobilitasnya dihalang-halangi berbagai peraturan yang tidak memihak pada kepentingan bersama dan asas keadilan.

Bahkan, dia pun mendukung anggapan yang menyebutkan bahwa cukup banyak aktivitas ekonomi warga, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang terjadi di dua jalan protokol itu. Alasan tersebut pun sejalan dengan pasal 17 yang tertera pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal itu menyebutkan, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

"Dengan itu, saya berharap jangan sampai dilarang lagi lah (sepeda motor). Sebab, saya dengar-dengar, kalau sudah ada MRT, ada kabar motor dilarang lagi. Tapi, saya kagak tahu juga apa itu benar. Mudah-mudahan enggak lah ya. Susah kalau dilarang terus mah,’’ tuturnya.

Harapan tersebut tentu beralasan. Bagi Didi, ojek menjadi salah satu alternatif primadona bagi masyarakat untuk sarana transportasi yang cepat dan gesit dalam melintasi jalanan ibu kota. Semestinya, lanjut dia, pemerintah memberikan berbagai fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman bagi masyarakat, bukan malah pelarangan.

Setelah memenangi gugatan itu, Didi merasa lega. Sebab, hal tersebut dapat menjadi cerminan bahwa masih ada keadilan hukum bagi seluruh elemen masyarakat. Terutama rakyat kecil yang selama ini cenderung terpinggirkan. Dia pun tidak dapat menutupi kegembiraannya setelah mendapat kabar bahwa MA memenangkan gugatan yang dilayangkannya.

Didi yang kala itu tengah melaju di atas motor bebek lawasnya sempat melipir dan menghentikan perjalanan ketika dihubungi salah seorang kuasa hukum yang menangani perkaranya. Dia diberi tahu bahwa gugatannya menang di MA.

"Saya dihubungi via WhatsApp. Lagi narik, akhirnya saya berhenti dulu di sekitar Sarinah. Alhamdulillah deh, jadi nggak bingung lagi, nggak perlu muter-muter jauh lagi. Jalan itu memang untuk masyarakat," ucapnya.(*/co3/fai)





Berikan Komentar

Features Lainnya
Kisah Agus, Sopir Truk yang Akhirnya Bertemu Presiden Jokowi
Kisah Agus, Sopir Truk yang Akhirnya Bertemu Presiden Jokowi
Rabu, 09/05/2018 08:02 WIB
Agus Yuda, seorang sopir truk, bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5), setelah menempuh 729 kilometer selama 23
Gaji Rp 450 Ribu, Guru Honorer Semangat Kuliah S1
Gaji Rp 450 Ribu, Guru Honorer Semangat Kuliah S1
Senin, 07/05/2018 21:25 WIB
TANGSEL - Susandi, guru honorer SD Negeri Gunung Sari di Kabupaten Sukabumi, Jabar, tetap semangat menuntut ilmu dengan berkuliah lagi.
Suasana Haru Warnai Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Sungailiat
Suasana Haru Warnai Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Sungailiat
Minggu, 29/04/2018 21:59 WIB
Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Sungailiat, ke 252 berlangsung di gedung DPRD Bangka, secara tidak langsung memberikan pembelajaran bagi generasi
KEK Sungailiat Ditetapkan Tahun 2018
KEK Sungailiat Ditetapkan Tahun 2018
Jum'at, 20/04/2018 10:28 WIB
MENTERI PARIWISATA ARIEF YAHYA menandaskan sesudah mengunjungi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sungailiat Bangka, Jumat (13/4-2018) dalam jumpa pers di