Konstelasi Ekonomi Politik Beras


Konstelasi Ekonomi Politik Beras

DUGAAN terjadinya penimbunan beras dan praktik monopoli dalam perdagangannya telah menyita perhatian publik. Meski menggelindingnya isu tersebut masih kalah pamor jika dibandingkan dengan aksentuasi publik terhadap kontroversi keabsahan panitia angket DPR terhadap KPK dan pembubaran ormas menyusul penerbitan Perpu 2/2017, setidaknya menunjukkan bahwa keberadaan beras dalam konstelasi ekonomi-politik Indonesia sangat dominan.

Fakta empiris menunjukkan, kepiawaian rezim dalam mengelola isu beras menjadi salah satu parameter sukses pengendalian kekuasaan dan reputasinya di mata rakyat.

Beras telanjur menjadi bahan kebutuhan pokok seluruh anak negeri. Bahkan, kelompok masyarakat di daerah tertentu yang pada masa lalu bukan konsumen beras sejak beberapa tahun lalu bergeser ke beras. Pemerintah memasukkan beras ke kelompok bahan kebutuhan pokok (basic needs). Produksi, distribusi, dan harga dikendalikan untuk mengantisipasi destabilisasi berujung gejolak harga yang meresahkan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Berbagai kebijakan ditempuh untuk mengarahkan harga beras agar tidak memantik inflasi, termasuk memperbanyak impor bila terjadi defisit atau selisih antara produksi dan kebutuhan. Dengan alasan jumlah konsumen beras jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan petani, kebijakan yang ditempuh sering kurang mempertimbangkan kepentingan petani. Terakhir, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (ceiling price) sebesar Rp 9.000 per kilogram.

Gejolak Harga
Kemampuan mengendalikan stok lagi-lagi menjadi kunci mengatasi gejolak harga. Sayangnya, pemerintah sendiri tidak cukup memiliki keperkasaan mengendalikan harga ke arah yang dikehendaki, dalam arti tidak merugikan petani sekaligus tanpa memberatkan konsumen. Sejak harga diserahkan mekanisme pasar, de facto pemerintah tidak memiliki kapabilitas mengerem laju kenaikannya.

Masalahnya, pemerintah tidak memiliki stok penyangga (buffer stock) cukup yang bisa dilepas ke pasar begitu harga dinilai tidak proporsional. Sejauh ini, pemerintah hanya menugaskan Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sebanyak mungkin. Dalam praktik di lapangan, korporasi pelat merah tersebut kalah gesit jika dibandingkan dengan pedagang pengumpul atau tengkulak. Pilihan petani kepada tengkulak merefleksikan besarnya peran mereka dalam pengadaan gabah pada setiap panen raya, apalagi tanpa prosedur berbelit dan kualitas apa pun diterima.

Persoalan seputar beras, tampaknya, tidak akan selesai hanya dari ketersediaan, distribusi, dan terkendalinya harga. Fluktuasi harga tidak dapat dicegah bila stok jauh dari mencukupi. Bisa juga, kalaupun stok berlebih, distribusinya ke kawasan nonprodusen tidak lancar. Berbagai upaya meningkatkan produksi pun ditempuh, antara lain melalui introduksi varietas padi unggul, penerapan agroekoteknologi adaptif, dan pencetakan sawah baru.

Sayangnya, semua upaya terstruktur tersebut seolah kalah cepat oleh laju konversi lahan sawah berpengairan teknis akibat tergencet ekspansi industri, pembangunan jalan, dan pertambahan jumlah penduduk.

Pengurangan konsumsi harus menjadi agenda nasional bila bangsa ini tidak ingin tersandera beras secara berkelanjutan. Simpang siur seputar data konsumsi meski dibenahi secepat mungkin agar manajemen produksi dan efektivitas kebijakan lebih menampakkan geregetnya.

Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab secara pasti apakah konsumsi beras per kapita kita 150, 139, 110, atau malah hanya 98 kilogram per tahun. Masing-masing angka akan menampilkan total konsumsi dengan perbedaan signifikan dan potensial mengacaukan perencanaan nasional. Menghadapi kenyataan empiris tersebut, suka atau tidak suka, konsumsi beras mesti ditekan ke arah 90 kilogram dalam kurun waktu satu dekade mendatang.

Diversifikasi Pangan
Di luar domain pembenahan jalur distribusi dan penguatan stok dalam penguasaan pemerintah, tampaknya diversifikasi pangan menjadi opsi paling rasional. Selain ketergantungan berlebihan terhadap beras bisa menjadi bahaya laten begitu terjadi kegagalan panen menyusul anomali iklim dan eksplosi hama, kalaupun tersedia devisa banyak, ketersediaan beras di pasar internasional relatif terbatas.

Hanya Thailand, Vietnam, dan India yang tercatat sebagai pengekspor utama beras. Perubahan ekstrem di tiga negara tersebut bisa berakibat kurang menguntungkan. Apalagi, jumlah beras yang diperdagangkan secara internasional hanya sekitar 5 persen dari total produksi.

Produksi beras Indonesia pada 2016 tembus 79 juta ton, bila rendemen 62,74 persen menghasilkan setara hampir 50 juta ton beras. Persoalan yang kita hadapi, mengapa impor beras belum bisa dihindari selama beberapa tahun terakhir? Tentu perbaikan sistem informasi produksi dan konsumsi beras secara real time, transparan, dan akuntabel berbasis agro-informatics perlu mendapat perhatian serius agar kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa dicegah lebih awal.

Program diversifikasi pangan untuk mereduksi ketergantungan berlebihan terhadap beras mesti dilakukan. Keunggulan kompetitif sumber daya alam Indonesia memungkinkan produksi karbohidrat nonberas begitu dahsyatnya.

Riset aplikatif pendukung budi dayanya pun tersedia. Tinggal komitmen pemerintah untuk lebih konsisten merekonstruksi arah kedaulatan pangan dalam konteks transformasi bahan pangan yang selama ini terlalu bias beras ke tanaman lain yang dapat dibudidayakan di bumi Nusantara dengan nilai gizi dan kalori tidak kalah. (*)

*) Praktisi agribisnis





Berikan Komentar

Perspektif Lainnya
ICDX, Diantara Pro dan Kontra
ICDX, Diantara Pro dan Kontra
Senin, 21/08/2017 07:27 WIB
Meski sudah ada sejak 2013, keberadaan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange/ ICDX) ternyata masih menuai
Potret 72 Tahun Indonesia Merdeka
Potret 72 Tahun Indonesia Merdeka
Senin, 21/08/2017 04:18 WIB
BEBERAPA bulan terakhir, Indonesia ditimpa oleh berbagai masalah krusial, yang membuat pemerintah belum dapat mengantarkan negara ini ke arah yang
Tiga Tantangan Dasawarsa Kelima
Tiga Tantangan Dasawarsa Kelima
Jum'at, 11/08/2017 01:53 WIB
TIGA perkembangan mengemuka seiring dengan perjalanan ASEAN memasuki dasawarsa kelima. Selain mengemukakan konfigurasi aktual, ketiganya mengetengahkan tantangan yang tidak mudah.
Negara Maritim, tapi Garam Langka
Negara Maritim, tapi Garam Langka
Kamis, 03/08/2017 03:26 WIB
BEBERAPA pekan ini kita dibuat kebingungan dengan adanya pemberitaan garam yang langka dan harga melonjak. Kondisi tersebut terjadi di semua