Potret 72 Tahun Indonesia Merdeka


Potret 72 Tahun Indonesia Merdeka

BEBERAPA bulan terakhir, Indonesia ditimpa oleh berbagai masalah krusial, yang membuat pemerintah belum dapat mengantarkan negara ini ke arah yang lebih baik dan maju. Implikasi sosialnya secara tidak langsung menciptakan rakyat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah, terutama bagi pemerintah pusat. 

Berbagai masalah krusial yang dialami pemerintah pusat, di antaranya adalah kasus korupsi, narkoba, impor garam, abuse of power, hingga presidential threshold menjelang Pilpres 2019.

Benar bahwa menyelesaikan beberapa perkara kenegaraan tidaklah mudah, tetapi yang patut dipertanyakan adalah sejauhmana komitmen dan kesadaran pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara profesional. 

Kualitas kinerja pemerintah semestinya berbanding lurus dengan bertambahnya usia negara, bukan sebaliknya. Pola penanganan masalah hukum seperti kasus Novel Baswedan (penyidik KPK) yang sempat heboh di berbagai media, misalnya, seakan cukup memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan nilai filosofis tema dan logo kemerdekaan, terdapat dua prinsip unrgensitas yang harus direfleksikan terhadap realitas kenegaraan dewasa ini, sehingga memberikan pemahaman yang jelas bagi rakyat Indonesia ketika memahami potret kemerdekaan RI. Dua prinsip urgensitas tersebut adalah prinsip kebersamaan dan prinsip pembangunan bangsa.

Fakta sosiologis membutikan bahwa pemerintah pusat belum serius menyemai dan menumbuhkan prinsip kebersamaan dan pembangunan bangsa tanpa terjebak dengan politik kepentingan golongan. Lain halnya dengan kasus Hak Angket KPK oleh DPR RI yang sudah cukup dijadikan indikator bahwa pemerintah pusat terkesan masih tersandung dengan politik kepentingan golongan.

Berdasarkan beberapa contoh dari potret kasus kenegaraan pemerintah di atas, dapat diasumsikan bahwa rakyat sangat sedih bahkan kecewa dengan perilaku pemerintah yang belum mampu mewujudkan aspirasi rakyatnya. Dan secara substansial, tidak berlebihan rasanya jika penulis beranggapan bahwa di balik kegembiraan dalam memperingati HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, tersimpan kekecewaan rakyat yang berbalut perilaku nasionalis.

Logika memahami hari kemerdekaan ini sejatinya tidak hanya dari perspektif romantika perjuangan masa lalu, kegembiraan dan rasa syukur, melainkan memahami kemerdekaan juga harus berangkat dari perspektif kontemplatif dan mengevaluasi berbagai kesalahan yang dilakukan dalam tata kelola kenegaraan. Seperti kata bijak Melayu yang menjelaskan, “dengan memahami kesalahan kita dapat maju, dengan sering mengevaluasi diri kita dapat bersatu”.

Tiga potret
Sebagai bangsa yang plural, tantangan kenegaraan yang dihadapi oleh pemerintah dan warga negara Indonesia, tentunya juga bersifat plural. Agar tidak meraba-raba dan tersesat dalam memahami fokus kajian ini, terdapat tiga potret dalam memahami 72 tahun Indonesia merdeka: Pertama, potret politik, maju-mundurnya sebuah negara sangat tergantung dari arah dan power politik yang hidup dalam negara tersebut.

Jika arus politik sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan, maka dapat dipastikan negara akan cepat berkembang dan maju. Sebaliknya, jika arus politik tidak stabil, maka jangan harap negara akan maju, bahkan akan mengantarkan negara ke pintu kehancuran seperti runtuhnya negara Uni Soviet.

Dalam kajian nalar politik Indonesia, rakyat sulit membedakan antara golongan penyelamat dengan golongan penghianat. Alasannya bahwa para oknum elite politik telah menguasai “panggung sandiwara” politik negeri ini.

Jadi, tidak heran ketika interpretasi pribadi yang bersifat idealis akan mudah berubah ketika sampai dalam perundingan politik golongan. Fenomena ini dapat dibuktikan melalui dinamika perilaku dan komunikasi politik ketika berada di dalam dan di luar perlemen.

Suka tidak suka, harus diakui bahwa sejak umur Indonesia dari 71 tahun sampai dengan 72 tahun, hasil kebijakan politik para elite politik secara umum belum berimplikasi secara efektif dan efisien terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Justru yang terjadi sebaliknya, kebijakan politik hanya dapat dirasakan oleh para elite dan masyarakat kelas atas. Beginilah potret politik Indonesia di usianya yang ke-72.

Kedua, potret keagamaan. Permasalahan eksistensi keagamaan dalam sistem kenegaraan sangat mempengaruhi tingkat stabilitas politik dan keamanan pada suatu negara. Bahkan sejarah telah membuktikan dengan semangat keagamaan dapat membangun atau menghancurkan kedaulatan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, wacana keagamaan terkesan dipolitisir, diintervensi, bahkan dijadikan instrumen pengalihan isu demi kemaslahatan konspirasi politik yang terselubung.

Jika dipahami secara komprehensif, yang sering dipublikasi hanyalah persoalan radikalisme, fundamentalisme, pluralisme, dan terorisme. Padahal, dibalik isme-isme yang dianggap serumpun dengan wacana keagaaman tersebut juga sering terindikasi nilai-nilai konspirasi politik bisnis dari golongan tertentu. Sayangnya wacana konspirasi politik bisnis di negeri ini jarang dipublikasikan secara terbuka dihadapan publik, dengan tidak menyebutnya sengaja disembunyikan dari publik.

Belakangan ini menjadi trendi di Indonesia bahwa rakyat sengaja dipersuasif untuk mengembangkan semangat keagamaan yang bersifat spritualitas individual dan sosial, seperti zikir berjamaah dan doa bersama, hingga pawai bersama demi kemajuan dan kemaslahatan negara. Parahnya, semangat keagamaan publik tidak diarahkan dalam gerakan politik untuk mengontrol kebijakan negara. Terkesan potret keagamaan di Indonesia dewasa ini menutup diri untuk membasmi virus-virus politik bisnis global yang menggerogoti kedaulatan negara dan menjelma dalam bentuk kebijakan yang merugikan rakyat.

Ketiga, potret kesejahteraan sosial. Sungguh sulit menentukan indikator-indikator kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal ini terjadi karena faktor kesejahteraan sosial memiliki nilai kompleksitas yang tidak hanya dipapahami melalui data statistika yang dipublikasi oleh pemerintah. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk tidak mampu mendeskripsikan kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia. Jika dianalisis melalui perspektif penegakan hukum dan ekonomi, saat ini Indonesia masih dalam kategori buruk dengan tidak menyebutnya bobrok.

Faktanya, masih banyaknya upaya penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, terlebih hukum tersebut berhadapan dengan masyarakat ekonomi kelas menengah. 

Eksistensi kesejahteraan sosial belum mampu mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga tidak heran kita masih mendapat informasi bahwa di 72 tahun Indonesia merdeka, masih adanya rakyat yang sulit mendapat bahan sandang, pangan dan papan. Fakta ini tidak hanya ditemukan di daerah berbatasan atau di ujung pulau Sumatera atau Papua, melainkan di pusat ibu kota pun dengan mudahnya ditemukan.

Implikasi kesejahteraan secara tidak langsung dapat memicu tingginya angka kriminalitas, kematian ibu hamil, pengangguran bahkan ateis. Sungguh berbahaya jika permasalahan kesejahteraan sosial tidak ditangani secara serius. Karena implikasi kesejahteraan sosial bersifat efek domino, yakni dapat merambah ke persoalan-persoalan lainnya, seperti pendangkalan ideologi negara yang selama ini dikawal ketat oleh pemerintah.

Seiring dengan itu, pertanyaan yang sering muncul dari kalangan aktivis adalah apakah negara Indonesia telah merdeka? dengan nada yang sedikit pesimis. 

Tentunya pertanyaan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara tekstual, karena makna merdeka yang dimaksud bukanlah merdeka secara de facto dan de jure secara formalitas, melainkan makna kemerdekaan secara ekonomi politik kebangsaaan dan kerakyatan setelah kemerdekaan 1945.

Untuk memahami potret kemerdekaan RI, ada kaitannya dengan ucapan filosofis para seniman bahwa “sesuatu yang terlihat, tidaklah sama dengan makna dari yang terlihat”. Artinya, fenomena kenegaraan yang tampak secara kasat mata terkadang membuat rakyat pesimis. Namun, di balik itu tersimpan motivasi dan ambisi rakyat dan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan, guna menyongsong masa depan yang lebih baik, menuju Indonesia yang adil dan makmur. Selamat merayakan 72 tahun Indonesia merdeka! (**)





Berikan Komentar

Perspektif Lainnya
ICDX, Diantara Pro dan Kontra
ICDX, Diantara Pro dan Kontra
Senin, 21/08/2017 07:27 WIB
Meski sudah ada sejak 2013, keberadaan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange/ ICDX) ternyata masih menuai
Tiga Tantangan Dasawarsa Kelima
Tiga Tantangan Dasawarsa Kelima
Jum'at, 11/08/2017 01:53 WIB
TIGA perkembangan mengemuka seiring dengan perjalanan ASEAN memasuki dasawarsa kelima. Selain mengemukakan konfigurasi aktual, ketiganya mengetengahkan tantangan yang tidak mudah.
Negara Maritim, tapi Garam Langka
Negara Maritim, tapi Garam Langka
Kamis, 03/08/2017 03:26 WIB
BEBERAPA pekan ini kita dibuat kebingungan dengan adanya pemberitaan garam yang langka dan harga melonjak. Kondisi tersebut terjadi di semua
​Negara Maritim, tapi Garam Langka
​Negara Maritim, tapi Garam Langka
Rabu, 02/08/2017 19:28 WIB
BEBERAPA pekan ini kita dibuat kebingungan dengan adanya pemberitaan garam yang langka dan harga melonjak. Kondisi tersebut terjadi di semua