Pertamina Diminta Umumkan Sanksi Daftar Hitam


Pertamina Diminta Umumkan Sanksi Daftar Hitam

JAKARTA - Manajemen PT Pertamina didesak untuk segera memberikan sanksi daftar hitam (black list) kepada PT Buana Lisyta Tama Tbk.

Pemberian sanksi daftar hitam tersebut terkait proses sewa kapal. Emiten berkode BULL tersebut diduga telah melakukan tindakan penipuan kepada Pertamina.

Direktur Eksekutif Center of Energy Resources (CERI) Yusri Usman mengatakan, BULL disinyalir telah menyebabkan adanya kerugian material dan nonmaterial kepada Pertamina.

“Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tahun 2018, disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik atas pemberitahuan impor barang (PIB) menunjukkan terdapat tiga kapal yang akan disewa Pertamina dari BULL belum memenuhi kewajiban terkait kepabeanan,” kata dia di Jakarta, Minggu (11/3).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga unit kapal milik BULL jenis large ranger (LR) crude oil, yakni MT Bull Sulawesi, MT Bull Flores, dan MT Bull Papua belum mengurus PIB.

“Sehingga, Ditjen Bea dan Cukai menahan dua kapal milik BULL, yakni MT Bull Flores dan MT Bull Papua. Ini jelas-jelas sangat mengganggu operasional perusahaan," tutur dia.

Menurut Yusri, audit BPK juga jelas menyatakan BULL melakukan fraud karena mengikutsertakan kapal yang tidak memiliki dokumen kepabeanan pada saat proses pengadaan sewa digelar.

Penjelasan dia, yang dilakukan BULL kepada Pertamina masuk kategori pelanggaran berat. Hal itu semakin diperparah karena BULL melakukan tindakan serupa pada saat proses pengadaan sewa kapal MT Bull Sulawesi.

“BULL jelas melanggar UU No 17/2006 tentang Kepabeanan, khususnya pasal 2 ayat (1). Kalau ada unsur korupsinya KPK harus menyidiknya," tegas dia.

Komentar Yusri, bahkan dari data bocoran BPK telah merekomendasikan kepada direksi Pertamina untuk menginstruksikan kepada SVP Shipping untuk melakukan pemutusan kerja sama penyewaan dan memberikan sanksi daftar hitam kepada BULL.

“Pertamina harus segera mengumumkan kepada publik soal sanksi yang akan diberikan perseroan kepada BULL. Pihak yang semestinya segera mengeluarkan sanksi itu Procurement Excellence Group (PEG)," ucap dia.(chi/jpnn)





Berikan Komentar

Probis Lainnya
Perry Warjiyo ; BI Terus Berada di Pasar
Perry Warjiyo ; BI Terus Berada di Pasar
Jum'at, 05/10/2018 14:19 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan terus berada di pasar guna memantau dan melakukan langkah stabilisasi pergerakan rupiah yang dalam
Tahun depan, HIN lebarkan sayap ke luar negeri
Tahun depan, HIN lebarkan sayap ke luar negeri
Jum'at, 05/10/2018 14:07 WIB
SURABAYA - Badan usaha milik negara holding perhotelan, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (HIN) siap melakukan ekspansi bisnis ke luar
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Senin, 30/07/2018 12:48 WIB
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 membawa
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09/07/2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan