Pertamina Diminta Umumkan Sanksi Daftar Hitam


Pertamina Diminta Umumkan Sanksi Daftar Hitam

JAKARTA - Manajemen PT Pertamina didesak untuk segera memberikan sanksi daftar hitam (black list) kepada PT Buana Lisyta Tama Tbk.

Pemberian sanksi daftar hitam tersebut terkait proses sewa kapal. Emiten berkode BULL tersebut diduga telah melakukan tindakan penipuan kepada Pertamina.

Direktur Eksekutif Center of Energy Resources (CERI) Yusri Usman mengatakan, BULL disinyalir telah menyebabkan adanya kerugian material dan nonmaterial kepada Pertamina.

“Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tahun 2018, disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik atas pemberitahuan impor barang (PIB) menunjukkan terdapat tiga kapal yang akan disewa Pertamina dari BULL belum memenuhi kewajiban terkait kepabeanan,” kata dia di Jakarta, Minggu (11/3).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga unit kapal milik BULL jenis large ranger (LR) crude oil, yakni MT Bull Sulawesi, MT Bull Flores, dan MT Bull Papua belum mengurus PIB.

“Sehingga, Ditjen Bea dan Cukai menahan dua kapal milik BULL, yakni MT Bull Flores dan MT Bull Papua. Ini jelas-jelas sangat mengganggu operasional perusahaan," tutur dia.

Menurut Yusri, audit BPK juga jelas menyatakan BULL melakukan fraud karena mengikutsertakan kapal yang tidak memiliki dokumen kepabeanan pada saat proses pengadaan sewa digelar.

Penjelasan dia, yang dilakukan BULL kepada Pertamina masuk kategori pelanggaran berat. Hal itu semakin diperparah karena BULL melakukan tindakan serupa pada saat proses pengadaan sewa kapal MT Bull Sulawesi.

“BULL jelas melanggar UU No 17/2006 tentang Kepabeanan, khususnya pasal 2 ayat (1). Kalau ada unsur korupsinya KPK harus menyidiknya," tegas dia.

Komentar Yusri, bahkan dari data bocoran BPK telah merekomendasikan kepada direksi Pertamina untuk menginstruksikan kepada SVP Shipping untuk melakukan pemutusan kerja sama penyewaan dan memberikan sanksi daftar hitam kepada BULL.

“Pertamina harus segera mengumumkan kepada publik soal sanksi yang akan diberikan perseroan kepada BULL. Pihak yang semestinya segera mengeluarkan sanksi itu Procurement Excellence Group (PEG)," ucap dia.(chi/jpnn)





Berikan Komentar

Probis Lainnya
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09/07/2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Senin, 09/07/2018 10:18 WIB
PANGKALPINANG - Outlet "Sang Pisang" resmi dibuka setelah dilakukan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Jum'at, 06/07/2018 15:38 WIB
JAKARTA - Pembangunan kota baru Meikarta tidak terpengaruh proses hukum terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apalagi, proses hukum
Harga Suzuki Jimny 2018 Mulai dari Rp 186 Juta, Tertarik?
Harga Suzuki Jimny 2018 Mulai dari Rp 186 Juta, Tertarik?
Senin, 02/07/2018 13:32 WIB
RADARBANGKA - Menyisakan hitungan tiga hari lagi, dua varian Suzuki Jimny generasi keempat segera mengaspal. Selain sudah bereliweran brosur spesifikasinya,