Harga BBM Kian Meroket, Komisi VII Segera Panggil Pertamina


Harga BBM Kian Meroket, Komisi VII Segera Panggil Pertamina

JAKARTA - Komisi VII DPR memastikan segera memanggil PT Pertamina atas aksi korporasinya menaikkan secara sepihak harga BBM non-subsidi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, kepada JPNN.com, Senin (2/7).

Dia menyebutkan, DPR tidak pernah diajak bicara mengenai rencana kenaikan BBM ini sebelumnya.

"Kami akan panggil Pertamina, kami mau buka-bukaan saja. Apa dasarnya sampai ada kenaikan sebesar Rp 600 rupiah, berbeda harga di satu provinsi dengan provinsi lain," ucap Gus.

Bila yang menjadi alasan Pertamina adalah harga keekonomian, maka DPR akan meminta perusahaan pelat merah itu buka-bukaan tentang berapa harga sebenarnya.

"Betul rupiah melemah, harga minyak dunia meningkat. Nah mari kita hitung-hitungan harga keekonomiannya berapa? Tapi jangan ada data yang ditutup-tutupi. Jangan parsial menghitung harga keekonomian itu. Ini kan ujung-ujungnya ke masyarakat," pungkasnya.(fat/jpnn)





Berikan Komentar

Probis Lainnya
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Senin, 30/07/2018 12:48 WIB
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 membawa
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09/07/2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Senin, 09/07/2018 10:18 WIB
PANGKALPINANG - Outlet "Sang Pisang" resmi dibuka setelah dilakukan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Jum'at, 06/07/2018 15:38 WIB
JAKARTA - Pembangunan kota baru Meikarta tidak terpengaruh proses hukum terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apalagi, proses hukum